Audit akad muamalah: memeriksa usaha divisi demi divisi

Mulai dari peta transaksi, bukan dari nama produk

Bagi usaha menjadi bagian yang mudah ditelusuri: kepemilikan dan modal, penjualan dan pemasaran, pengadaan dan produksi, keuangan dan pendanaan, pegawai dan upah, aset, perlindungan risiko, serta hubungan dengan instansi pemerintah. Di setiap bagian, tuliskan transaksi yang benar-benar terjadi, lalu beri satu nama akad: jual beli tunai atau tangguh, murabahah, salam, istishna, sewa barang atau jasa, ju'alah, syirkah, mudharabah, wakalah, kafalah, gadai, pinjaman, hibah, tukar uang, atau titipan. Nama akad menentukan rukun dan syarat yang harus diuji.

Rukun dan syarat diuji dengan dokumen

Setiap syarat diubah menjadi pertanyaan yang dapat dibuktikan. Dalam murabahah, misalnya, penjual harus sudah memiliki dan menerima barang sebelum menjualnya kepada pembeli; Nabi melarang menjual apa yang tidak ada padamu (HR. Abu Dawud no. 3503). Buktinya adalah faktur pembelian atas nama penjual dan catatan serah terima, bukan sekadar pernyataan. Dalam pinjaman, tambahan atau manfaat yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Dalam salam, harga dibayar penuh di muka dan spesifikasi barang jelas, karena ketidakjelasan objek termasuk gharar yang dilarang (HR. Muslim no. 1513).

Jawaban yang belum didukung bukti dicatat sebagai belum cukup data. Status ini berbeda dari temuan: ia memberi tahu siapa yang perlu mengumpulkan dokumen, tanpa menuduh adanya pelanggaran.

Bobot temuan: batal, rusak, atau perlu disempurnakan

Tidak semua temuan sama beratnya. Temuan kritis menyentuh pokok akad, seperti riba, objek yang haram, atau menjual barang yang belum dimiliki. Temuan mayor adalah syarat yang merusak akad atau praktik yang menzalimi pihak lain, misalnya menyembunyikan cacat barang. Temuan minor menyangkut kelengkapan, seperti kontrak yang belum menyebut jangka waktu. Satu temuan kritis tetap menjadi prioritas meskipun sebagian besar pertanyaan lain terjawab baik; rata-rata tidak menghapus riba.

Perbedaan pendapat dicatat, bukan disembunyikan

Beberapa persoalan diperselisihkan oleh lembaga fatwa. Denda keterlambatan pembayaran utang adalah contohnya: Dewan Syariah Nasional MUI membolehkan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran dengan syarat dananya disalurkan untuk kepentingan sosial, sedangkan Akademi Fikih OKI melarang mensyaratkan tambahan apa pun atas utang yang terlambat. Laporan audit yang jujur menyebut kedua pandangan, menyebut rujukannya, dan menyerahkan keputusan kepada dewan pengawas atau penelaah yang berkompeten.

Rencana perbaikan yang dapat diperiksa

Setiap temuan diberi tindakan, penanggung jawab, tenggat, dan bukti penyelesaian. Perbaikan bisa berupa mengganti pinjaman berbunga dengan pembiayaan syariah, mengubah urutan pembelian dan penjualan, menulis ulang klausul kontrak, atau menghentikan pendapatan yang haram dan menyalurkannya. Audit berikutnya memeriksa bukti tersebut, sehingga perbaikan tidak berhenti sebagai niat.